masalah RUU inteligen 2011

Adapun deretan permasalahan RUU Intelijen tersebut adalah:

• Definisi intelijen.
• Ancaman dan keamanan nasional yang tidak jelas.
• Fungsi intelijen untuk penyelidikan, terutama intelijen non-judicial yang bersifat karet.
• Intelijen kejaksaan tidak dibutuhkan pada era demokrasi saat ini.
• Fungsi Badan Intelijen Negara (BIN) meluas hingga ke daerah yang memberi wewenang berlebihan.
• Keberadaan BIN di bawah Presiden yang seharusnya di bawah departemen.
• Intelijen TNI tidak dijelaskan secara rinci tugasnya dan dikhawatirkan represif.
• Kode Etik dan Dewan Kehormatan Intelijen yang seharusnya memiliki lembaga pengawas resmi dan tidak menghalangi penegakan hukum terhadap intelijen yang melanggar hukum.
• Perlindungan yang berlebihan kepada aparat intelijen. Aparat intelijen yang gagal menjalankan tugas disebutkan masih dilindungi negara. Di negara mana pun kegagalan operasi intelijen tidak pernah diakui negara.
• BIN sebagai kordinator lembaga intelijen yang masih menjalankan tugas operasional.
• Penggunaan istilah ”pendalaman” sebagai ganti istilah ”pemeriksaan intensif”, yang sebetulnya bermakna penahan.
• Penyadapan yang dilakukan tanpa izin pengadilan.
• Pemeriksaan aliran dana yang belum rinci sehingga rawan terjadi korupsi.